nusakini.com--Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mengoperasikan Bursa Kerja Online (BKOL) yang terintegrasi di 34 provinsi untuk percepat pengurangan angka pengangguran. Sistem BKOL yang tersambung langsung dengan teknologi internet ini telah menjangkau 496 Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sistem yang terintegrasi dalam BKOL ini berisi data pencari kerja, lowongan pekerjaan, kesempatan pelatihan, job fair, dan penciptaan lapangan kerja termasuk kesempatan kerja bagi disabilitas. Sistem ini mendukung analisis pasar tenaga kerja yang akurat sehingga informasi ketersediaan tenaga kerja dapat sesuai tuntutan pasar tenaga kerja domestik dan internasional. 

“BKOL ini menyediakan informasi pasar kerja yang lengkap serta memfasilitasi proses hubungan langsung antara pencari dan pemberi kerja dengan memanfaatkan teknologi internet,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat menjadi membicara dalam konferensi international "Transformation in Work : Creating Job Rich Economies in The 21stCentury" yang digelar JustJobs Network di Berlin, Jerman (Selasa, 18/10) waktu setempat. 

Dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu (19/10), Menaker Hanif mengatakan BKOL memiliki nilai penting dan strategis untuk mempercepat proses rekrutment dan penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien dan efektif. Serta membantu pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang diinginkan.  

Para pencari kerja dan perusahaan yang butuh pekerja pun bisa mengakses ke lamanhttps://infokerja.naker.go.id/ yang berada di situs https://kemnaker.go.id/ untuk mencari daftar lowongan perkerjaan yang tersedia atau membuka situs BKOL di wilayahnya masing-masing.  

“Pemerintah Indonesia menyakini informasi pasar kerja yang kuat, efektif, dan inklusif menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),"kata Hanif. 

Pemerintah Indonesia optimis dapat terus menurunkan angka pengangguran secara bertahap. Namun diperlukan suatu komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk usaha yang serius dari instansi pemerintah, dunia usaha Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. 

Dalam kesempatan ini, Menaker Hanif membeberkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pemerintah dalam bidang perekonomian dan ketenagakerjaan. Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dalam tiga tahun terakhir. Tahun ini pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18%, yang berarti meningkat dari dua tahun sebelumnya secara berturut-turut yaitu 4,67% pada tahun 2015 dan 3,78% pada tahun 2014 

“Keberhasilan ini tentunya didukung dengan turunnya angka pengangguran. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2016, jumlah pengangguran sebanyak 7.020.000, atau turun dari tahun sebelumnya yaitu 7.450.000,” kata Hanif. 

Terkait dengan perencanaan nasional Indonesia, Pemerintah telah menargetkan penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun, Pemerintah Indonesia telah melampaui target selama tiga tahun terakhir. 

“Pada tahun 2014 kita beruapaya keras dan berhasil menciptakan 2,7 juta lapangan kerja lebih, kemudian diikuti oleh 2,9 juta pada tahun 2015, dan sekarang tahun ini kami telah mencapai 2,2 juta,” kata Hanif 

Untuk mempercepat penurunan pengangguran, kata Hanif Pemerintah Indonesia menempatkan prioritas kebijakan yang lebih tinggi untuk investasi dan perluasan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk bandara, kereta api, pelabuhan dan jalan tol dan pembangkit listrik. Semua proyek ini diharapkan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang tersebar luas di tahun-tahun mendatang. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memiliki program pemagangan yang bertujuan untuk menyiapkan para tenaga kerja, terutama kaum muda, untuk mendapatkan pengalaman kerja serta peningkatan keterampilan. 

“Dalam melaksanakan program ini, pemerintah telah bekerja sama dengan 2.000 perusahaan di Indonesia di mana setiap perusahaan memberikan kesempatan kepada 100 peserta untuk mengikuti program pemagangan,” kata Hanif.Bahkan Indonesia juga mengadakan program kewirausahaan. Program ini memberikan pelatihan kewirausahaan, sekaligus modal dan akses ke pasar untuk pengembangan usaha mereka. Program ini juga mencakup kelompok-kelompok lain yang rentan, seperti lansia, orang cacat, dan wanita yang dianggap sulit dalam mendapatkan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja. 

Selanjutnya, sejalan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kaya akan kesempatan kerja, Pemerintah Indonesia terus mempertahankan hubungan industrial yang damai dan kolaboratif antara pekerja dan pengusaha. 

Untuk itu pemerintah telah melaksanakan beberapa program, termasuk penguatan dialog sosial melalui lembaga kerja sama bipartit dan tripartite; merumuskan kebijakan yang efektif untuk penetapan upah dan jaminan sosial; pelatihan tentang hubungan industrial untuk serikat buruh, pekerja, dan pengusaha; memberikan pemahaman mengenai hubungan industrial dan edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk siswa di universitas dan tingkat SMA. (p/ab)